Saya ragu Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Perindustrian melakukan audit ini. Sebab hingga pekan kedua pasca terjadi ledakan tungku smelter PT. ITSS ini belum ada kabar apapun yang disampaikan Pemerintah. Sementara di Kepolisian kasus ini sudah masuk ke tahap penyidikan.

Proses pemeriksaan di Kepolisian dan Kementerian harus berjalan secara bersamaan, agar diketahui penyebab sebenarnya kecelakaan yang menelan 21 korban jiwa dan 30 korban luka yang hingga kini dirawat di rumah sakit.

Pada tahun 2024, anggaran untuk infrastruktur dasar IKN ditambah lebih besar besar, ditargetkan mencapai Rp 40,6 triliun, sehingga totalnya dengan tahun 2023 akan mencapai Rp 68 triliun. Oleh karena itu, saya menilai bahwa nominal pagu ini tidak konsisten dengan apa yang disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI pada 20 November 2023.

Anggaran Rp26 triliun itu hanya memenuhi sepertiga dari kebutuhan kuota pupuk subsidi nasional yang mencapai Rp70 triliun. Ini jelas tidak cukup.

Selama ini karena distribusi gas melon 3 kg bersifat terbuka maka siapa saja dapat membeli dan dengan jumlah yang tidak diketahui. Karenanya berpotensi besar terjadi penyimpangan.

Penyelidikan harus dilakukan transparan dan apa adanya. Jangan ada hal yang ditutup-tutupi. Jika memang ada unsur kelalaian dalam aspek penerapan K3, maka harus diproses secara hukum.

Saya memberikan catatan penting bagi KPK, sebagai lembaga penegakan hukum, yakni mengevaluasi internalnya secara merinci dan terstruktur. Karena KPK ini lembaga yang besar dan punya banyak kewenangan.

Tepat satu tahun ledakan smelter PT. GNI ini telah menewaskan 2 orang pekerja dan sekarang terjadi lagi.