Hal ini didalami dengan memeriksa Tauhid Hamdi sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024 oleh Kementerian Agama. 

Hal itu disampaikan Antonius Kosasih saat membacakan nota pembelaan atau pledoi pribadinya di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Kamis, 25 September 2025.

Hal itu baru akan dilakukan jika KPK menemukan bukti adanya kesengajaan para pihak-pihak terkait merubah bentuk atau membelanjakan uang dari hasil korupsi.

Audit tersebut mengarahkan sorotan khusus kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Manokwari.

Menas Erwin telah memberikan uang Rp9,8 miliar sebagai uang muka suap atau down payment (DP) kepada Hasbi

Menas Erwin merupakan tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung 

Uang Rp54 miliar itu merupakan tambahan dari penyitaan yang sebelumnya telah dilakukan KPK, yakni sebesar Rp11 miliar.

Tauhid diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji dalam penyelenggaraan ibadah haji oleh Kementerian Agama tahun 2023-2024.

Pemeriksaan sejumlah biro perjalanan haji untuk mendalami mekanisme mendapatkan kuota haji khusus hingga dugaan permintaan uang.

Komisi VI DPR RI menegaskan bahwa jajaran direksi, komisaris, dan pihak-pihak terkait dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan bagian dari penyelenggara negara yang wajib tunduk pada pengawasan hukum publik.