Dia melanjutkan, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia saat ini tercatat sebagai yang terendah sejak era reformasi, yaitu sebesar 34 poin dari skala 0-100 pada 2022.

Saat jelang lebaran biasanya kebutuhan untuk konsumtif semakin meningkat. Yang justru menjadi peluang emas bagi pinjol ilegal untuk menawarkan pinjaman cepat, tapi tenornya juga cepat yang bahkan hanya seminggu. Hal ini perlu kita waspadai bersama dan perlu dicegah melalui sesi edukasi seperti ini agar masyarakat menghindari praktik pinjol ilegal dan investasi ilegal

Dengan adanya rentetan insiden ini, Wakil Ketua FPKS DPR RI tersebut mempertanyakan peran Menteri BUMN Erick Thohir dalam mengawasi kinerja Pertamina yang menjadi tanggung jawabnya.

Sidak itu merupakan respons Andre atas banyaknya keluhan masyarakat pengguna jasa Kereta Rel Listrik (KRL) terkait keruwetan yang hampir setiap hari terjadi di Stasiun Manggarai, khususnya di waktu berangkat dan pulang kerja.

Persiapan mudik harus lebih maksimal. fasilitas pelayanan dan transportasi harus jadi prioritas. seperti misalnya transportasi udara ada pesawat itu harus diperhatikan.

Jangan sampai kita berikan tugas teman-teman lapangan, sementara mereka tidak dibekali dengan vitamin dan sebagainya. Padahal bertugas selama 24 jam.

Erick Thohir, sebagai Menteri BUMN yang membawahi Mind-ID dan PT. Freeport Indonesia harus menegur keras BUMN ini yang tegas-tegas melanggar UU No. 3/2020 tentang Pertambangan Minerba. Jangan sibuk kampanye Capres saja dan menelantarkan kinerja BUMN di bawah komandonya.

Saya berharap agar aparat TNI dan Polri yang melakukan operasi (penyisiran) itu juga lebih mengedepankan kehati-hatian dalam melakukan pengejaran terhadap kelompok KKB. Karena, saya melihat bahwa ada rakyat sipil juga yang dikorbankan dari kegiatan penyisiran yang dilakukan oleh aparat TNI maupun Polri di Kabupaten Enduga.

Pemerintah akhirnya melalui Menkopolhukam Mahfud MD menyatakan baru akan segera mengirimkan draft RUU Perampasan Aset ke DPR. Sekalipun ini berbeda dengan pernyataan saat raker dengan komisi III DPR pada awal April yang lalu, tapi ini lebih bagus, ketimbang membuat framing seolah-olah Pemerintah sudah mengajukan dan DPR menolak.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo untuk menghentikan proses kasus TikToker Bima Yudho Saputro yang mengkritik Pemerintah Lampung.