Pertemuan Komisi Militer Pusat dari Partai Buruh yang berkuasa pada Senin terjadi di tengah meningkatnya ketegangan karena laju latihan militer bersama oleh Amerika Serikat dan Korea Selatan semakin intensif.

Menurut Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto (Bambang Pacul), peran Mahfud penting untuk mengakhiri kisruh tersebut. Terlebih, Mahfud sebagai pihak pertama yang membuka polemik ini.

Kami ingin tanya, yang disampaikan oleh kepala PPATK dan ketua komite apakah transaksi mencurigakan atau nilai Rp349 triliun itu adalah uang hasil tindak pidana atau hasil kejahatan.

Dari keterangan Ibu Sri Mulyani, Saya menangkap bahwa hampir seluruhnya sudah ditindaklanjuti atau jangan-jangan seluruhnya? Saya mohon konfirmasi. Apakah seluruhnya, hampir seluruhnya atau sebagian besar (itu) berbeda.

Dari keterangan Ibu Sri Mulyani, Saya menangkap bahwa hampir seluruhnya sudah ditindaklanjuti atau jangan-jangan seluruhnya? Saya mohon konfirmasi. Apakah seluruhnya, hampir seluruhnya atau sebagian besar (itu) berbeda.

Kami di Komisi III akan memberikan dukungan yang diperlukan dalam konteks tugas dan fungsi DPR untuk menindaklanjuti soal ini, dan untuk itulah tentu penjelasan yang lebih mendalam diperlukan di forum rapat Komisi III.

Komite TPPU akan bentuk satgas supervisi untuk tindak lanjuti LHA, LHP nilai agregat Rp 349 triliun dan cash building prioritaskan LHP paling besar, dimulai yang Rp 189 triliun lebih.

Sampai dengan hari ini Ketua Komite TPPU belum menyerahkan data tersebut kepada Komisi III DPR RI.

Sikap kritis DPR kepada PPATK saat rapat karena awalnya kita menyangka Rp300 triliun yang dilontarkan adalah dugaan TPPU yang saat ini sedang berlangsung di Kemenkeu. Ternyata faktanya tidak demikian.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina.