Komite IV DPD RI mendorong BPKP untuk meningkatkan pemahaman perangkat desa di seluruh Indonesia melalui kerja sama dengan Kepala Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) di Kabupaten/Kota terhadap pengelolaan dan pertanggung jawaban dana desa.

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi wakaf luar biasa besar. Namun saat ini masih banyak aset wakaf yang dikelola oleh nazir kurang memiliki pengetahuan tentang wakaf produktif, serta teknik-teknik pengelolaan wakaf secara modern.

Anggota Komisi X DPR RI Putra Nababan menyatakan masih terdapat banyak tantangan dan persoalan yang nemerlukan perbaikan terkait pengelolaan Kawasan Wisata Borobudur sebagai salah satu destinasi pariwisata nasional dan internasional.

Pasca dualisme kewenangan dalam pengelolaan Batam, DPD RI memandang masih banyak setumpuk persoalan yang harus diselesaikan di Batam.

Tak ketinggalan GMT Institute juga menempatkan diri sebagai rujukan praktis referensial kebutuhan pembelajaran pengelolaan properti

dalam sebuah negara demokrasi, termasuk Indonesia, miniatur pengelolaan lalu lintas kehidupan politiknya bisa dilihat dari tata kelola partai politiknya

pemerintah telah melakukan kekeliruan dalam menyikapi regulasi sampah yaitu UU. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UUPS) 

Komisi X DPR RI memberikan masukan dan catatan terhadap Program Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI ke depan. Diantaranya perlu melakukan redefinisi terhadap cakupan pengelolaan bidang kepemudaan dan keolahragaan oleh Kemenpora.

Gubernur Bali Wayan Koster memberi perhatian serius terhadap upaya percepatan dan perluasan implementasi transaksi nontunai guna mengoptimalisasi pengelolaan keuangan daerah.

Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono berharap Indonesia dan China dapat melakukan kerjasama dalam pengelolaan lingkungan khususnya polusi dan sampah plastik.