Nah, mungkin yang jadi masalah adalah di Ayat 4, meliputi pelayanan kesehatan reproduksi. sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, paling sedikit meliputi deteksi dini, penyakit atau screening, pengobatan, rehabilitasi, konseling, kemudian ada penyediaan alat kontrasepsi ini.

Mungkin setelah rumahnya dibangun bagus, baru diperkarakan oleh mafia tanah ini, bukan dulu-dulu yang perkara. Menurut saya ini sudah waktunya barangkali.

Kalau di lihat dari lokasinya, maka sepertinya peristiwa itu tidak bisa dianggap sebagai kekerasan biasa melainkan di dalamnya mungkin saja ada pesan dari si pelaku yang ingin menyampaikan bahwa tidak ada tempat aman di Indonesia.

Perubahan aturan tersebut hanya perubahan teknis di sisi akuntansi, dimana dilakukan pembulatan harga dari yang sebelumnya dibulatkan ke atas menjadi pembulatan ke bawah.

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mengungkapkan bahwa mengonsumsi bahan pangan lokal bisa mengurangi emisi sebanyak 20 persen, sekaligus bermanfaat untuk menghindari ancaman penyakit diabetes.

Anggota Komisi XI DPR RI, Achmad Hafisz Tohir menilai, saat ini lebih banyak orang luar Bali yang menikmati perputaran ekonomi di pulau dewata tersebut.

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mendorong Pemerintah mengambil langkah untuk menurunkan angka diabetes pada anak yang semakin melonjak.

Kan nanti akan ada yang mengajukan calon, PAN kan kita sudah punya nih, kita punya calon wakil nih namanya Bima Arya atau Desy Ratnasari untuk Jawa Barat gitu ya.

Memang Bali ini secara khusus oeleh Pemerintah menjadi target intervensi Pemerintah, di mana belanja Pemerintah yang digelontorkan ke Bali pada saat Covid itu luar biasa besar melebihi dari daerah lain.

Jika masih harus menunggu Permenkes, sama sekali tidak menyederhanakan regulasi. UU Kesehatan dibuat dengan sistem Omnibus dengan dalih menyederhanakan regulasi, namun aturan turunannya malah harus berbelit-belit dan birokratis.