Prof. Dr. Kholil telah menyiapkan dua skema implementasi `Kampus Merdeka`, dalam rangka menindaklanjuti kebijakan episode kedua Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim.

Menurut dia, cara yang sudah banyak diterapkan oleh perguruan tinggi di luar negeri ini lebih potensial untuk menghasilkan lulusan dengan wawasan, keahlian, dan perspektif yang lebih luas.

Nizam memandang pelaksanaan magang jangka pendek yang selama ini dilakukan oleh mahasiswa di perusahaan, kurang memberikan banyak manfaat.

DPD RI mendorong Pemerintah Daerah untuk mendukung program Merdeka Belajar yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Republik Indonesia.

Tidak hanya mahasiswa, magang tiga semester di perusahaan juga dianggap membawa keuntungan bagi dosen. Sebab dengan durasi yang lebih panjang, dosen dapat memperbarui bahan ajar sesuai kebutuhan dunia industri dan masyarakat.

Anwar Sanusi, terdapat dua hal yang menjadi kata kunci gagasan Kampus Merdeka untuk Desa

Tidak akan mudah mengimplementasikan tiga semester di luar program studi (prodi), yang merupakan satu dari empat poin kebijakan `Kampus Merdeka`.

Kebijakan `Kampus Merdeka` Mendikbud Nadiem Anwar Makarim, dianggap hanya menguntungkan kelompok pemodal (kapitalis).

Kebijakan pertama ialah otonomi bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Swasta (PTS) untuk melakukan pembukaan atau pendirian program studi (prodi) baru.

Amandemen UUD 45 harus didasarkan pada kepentingan yang paling mendasar, urgen, dan juga menyangkut hajat hidup kebangsaan.

Untuk itu, PP Muhammadiyah mendukung wacana amendemen terbatas UUD 1945 untuk menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

"Apa yang perlu penguatan? Yakni Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Kenapa garis besar haluan negara? Kita tahu bahwa di pembukaan UUD 45 ada prinsip-prinsip mendasar kita dalam berbangsa tentang tujuan nasional, kewajiban pemerintahan, kemudian juga prinsip-prinsip kita merdeka, dan sebagainya," kata Ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nashir