Integritas pejabat publik menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Sa’adah, mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai dampak lonjakan kurs dolar Amerika Serikat terhadap sektor pangan nasional.

revisi UU P2SK memuat 15 poin perubahan utama yang ditujukan untuk memperkuat ketahanan sektor keuangan nasional sekaligus menyesuaikan perkembangan industri

Pemerintah Indonesia berkoordinasi dengan Pemerintah Arab Saudi melalui program Adahi agar distribusi daging dam dapat menjangkau masyarakat Palestina

Komisi X DPR membuka ruang keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik.

Komisi I DPR RI mendorong BAKTI Komdigi untuk tidak hanya berfokus pembangunan infrastruktur telekomunikasi, tetapi juga memperkuat program literasi digital.

Pengawasan terhadap pembangunan Sekolah Rakyat (SR) perlu diperkuat seiring percepatan pelaksanaan program prioritas pemerintah tersebut di berbagai daerah.

K3 MPR RI Kaji Implementasi Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945

Besarnya kontribusi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) terhadap pendidikan tinggi nasional dinilai belum sepenuhnya diimbangi dengan dukungan negara yang memadai.

Menaker Yassierli, menekankan bahwa tata kelola yang kuat menjadi fondasi peningkatan kualitas layanan ketenagakerjaan.