Selaku Wakil Ketua Komisi X DPR RI tentu sangat menyayangkan dan prihatin terhadap situasi yang terjadi dalam pertandingan antara Aceh dan Sulawesi Tengah di Pekan Olahraga Nasional (PON) baru-baru ini. Terutama karena event besar seperti PON seharusnya menjadi ajang untuk menemukan dan mengembangkan atlet berbakat dari seluruh Indonesia.

Acara ini sungguh menjadikan DPR lebih ramai lagi, karena diwarnai teman-teman wartawan yang bugar dan sehat setiap saat saat menjalankan tugasnya.

Pokoknya nama-nama kader-kader yang terbaik, profesional di bidang yang diminta, itu pasti berbicara kayak demikian. Ya PKB yang diminta seperti itu, kita kirim nama-nama.

Dalam hal ini, BP2MI harus melakukan tindakan pencegahan bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah agar sosialisasi dan edukasi sampai kepada seluruh lapisan masyarakat.

Intinya, pokoknya, bagi kami keselamatan bangsa dan kemakmuran rakyat adalah harga mati.

Presiden Joko Widodo, melantik Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi Eddy Hartono menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Undang-undang yang disahkan kemarin itu tidak ada lagi batasan dari presiden, mau ditambah melebihi 34 boleh, mau dikurangi kurang dari 34 juga boleh. Dasar hukumnya sudah ada.

Spekulasi aspirasi yang ada di tengah masyarakat mengenai daftar-daftar yang beredar itu saya pastikan belum fixed, bukan dikeluarkan dari sumber yang resmi.

Komisi XI DPR RI menyetujui penyesuaian anggaran BPKP dan BPS untuk Tahun Anggaran 2025, dengan total alokasi masing-masing sebesar Rp2,473 triliun untuk BPKP dan Rp5,705 triliun untuk BPS.

Komisi IV DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Pertanian sesuai hasil pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2025 oleh Badan Anggaran DPR RI, yang semula sebesar Rp7.905.979.021.000 mengalami penambahan anggaran sebesar Rp21.468.005.340.000, sehingga pagu anggaran Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2025 menjadi sebesar Rp29.373.984.361.000.