Kepada Zulkifkli Hasan, para nelayan mengeluarkan ‘uneg-uneg’ dan ketidakpuasan mereka terhadap beberapa kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Sejumlah nelayan menyodorkan Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti dan Anggota Komisi IV DPR Ono Surono untuk maju dalam kontestasi Pilkada Jawa Barat (Jabar) 2018 mendatang.

Rapat kerja antara Komisi IV DPR dengan jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kamis (19/10) berlangsung alot. Sebab, rapat soal anggaran itu sudah berlangsung beberapa kali dan tidak menemukan titik terang. Apa penyebabnya?

Kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dinilai menciderai prestasi Presiden Jokowi yang memiliki visi menjadikan Indonesia menjadi poros maritim dunia.

Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri mengatakan, agar pemanfaatan potensi kelautan optimal, salah satu kata kuncinya adalah pengembangan Sumber Daya Manusia

Kepala BIN Budi Gunawan (BG) menyatakan ada kekuatan kartel yang ingin menyingkirkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dari posisi menteri.

Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti mencabut kebijakan larangan cantrang bagi nelayan Indonesia.

Diantara yang hadir, Ketua Paguyban Nelayan Banten Ahmad Nawawi menceritakan tentang nasib pekerjaannya sebagai pencari ikan di laut yang semakin tidak menentu pasca dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 2 tahun 2015

Cak Imin juga menyindir Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dinahkodai oleh Susi Pujiastuti. KKP dianggap malah mempersulit dan membuat nelayan susah.

Laporan ini merupakan satu-satunya yang disusun berdasarkan pengalaman langsung dari para saksi mata yang menjadi korban perdagangan orang di kapal.