Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyebut, sejumlah peraturan perundangan di sektor kelautan dan perikanan yang dibuat DPR bersama pemerintah masih terdapat berbagai permasalahan.

Realitas masalah kelautan di Indonesia utamanya pada tingkat kesejahteraan nelayan masih terbilang cukup rendah. Dimana, masalah impor hasil perikanan dan rentannya sumberdaya laut dari ancaman ilegal.

Tak hanya itu saja, Menteri Susi  meminta agar nelayan tak menambah kapal milik mereka.

Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memberikan data jumlah nelayan beserta alamat dan alat tangkap ikan yang diterimanya.

Kepada Zulkifkli Hasan, para nelayan mengeluarkan ‘uneg-uneg’ dan ketidakpuasan mereka terhadap beberapa kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Sejumlah nelayan menyodorkan Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti dan Anggota Komisi IV DPR Ono Surono untuk maju dalam kontestasi Pilkada Jawa Barat (Jabar) 2018 mendatang.

Rapat kerja antara Komisi IV DPR dengan jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kamis (19/10) berlangsung alot. Sebab, rapat soal anggaran itu sudah berlangsung beberapa kali dan tidak menemukan titik terang. Apa penyebabnya?

Kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dinilai menciderai prestasi Presiden Jokowi yang memiliki visi menjadikan Indonesia menjadi poros maritim dunia.

Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri mengatakan, agar pemanfaatan potensi kelautan optimal, salah satu kata kuncinya adalah pengembangan Sumber Daya Manusia

Kepala BIN Budi Gunawan (BG) menyatakan ada kekuatan kartel yang ingin menyingkirkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dari posisi menteri.