Dengan telah disetujuinya laporan Panja pada rapat kerja hari ini maka selesailah tugas Panja dalam membahas materi kelima RUU tersebut di atas.

Persetujuan itu dilakukan setelah seluruh Fraksi DPR RI, Komite I DPD RI, dan Menteri Dalam Negeri menyampaikan pandangannya masing-masing.

Kami menanyakan kepada seluruh fraksi apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Nomor 6 Tahun 2016, saya ulangi 2011 tentang keimigrasian dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?

Lodewijk menjelaskan persetujuan penyempurnaan rumusan RUU Wantimpres pada rapat paripurna itu dilakukan terhadap ketentuan Pasal 8 huruf g, yang menyatakan `Tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih`.

Berdasarkan laporan Banggar, ada delapan fraksi yang menyetujui RUU APBN menjadu UU, yakni Fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, Demokrat, PAN, PKB, dan PPP. Sedangkan, Fraksi PKS menerima dengan catatan.

Pekerja Federal Terancam Dirumahkan, DPR AS akan Ajukan RUU Pendanaan Sementara

Meski Mendadak Didukung Trump, RUU IVF soal Perawatan Reproduksi Ditolak Partai Republik

Kan sudah rapim dan bamus. Iya (Kamis pengesahan).

Undang-undang yang disahkan kemarin itu tidak ada lagi batasan dari presiden, mau ditambah melebihi 34 boleh, mau dikurangi kurang dari 34 juga boleh. Dasar hukumnya sudah ada.

Komisi IV DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Pertanian sesuai hasil pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2025 oleh Badan Anggaran DPR RI, yang semula sebesar Rp7.905.979.021.000 mengalami penambahan anggaran sebesar Rp21.468.005.340.000, sehingga pagu anggaran Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2025 menjadi sebesar Rp29.373.984.361.000.