Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin angkat bicara soal penundaan pelaksanaan vaksinasi individu atau vaksinasi berbayar oleh PT Kimia Farma (Persero) yang sedianya berlangsung mulai Senin (12/7).

Pemerintah harus fokus untuk pemulihan ekonomi imbas pandemi Covid-19 sebelum mengesahkan Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat bakal diperpanjang hingga 6 minggu guna menurunkan angka kasus Covid-19.

Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan kematian akibat Covid-19 kembali meningkat, varian Delta menjadi dominan, dan banyak negara belum menerima dosis vaksin yang cukup untuk melindungi tenaga kesehatan.

Camat Matraman, Andriansyah mengatakan, GOR Matraman disiapkan untuk ruang isolasi guna mengantisipasi lonjakan pasien COVID-19. 

Kalangan dewan meminta pemerintah mengambil langkah strategis berupa pemberian penghargaan atas jasa-jasa yang telah diberikan oleh para tenaga kesehatan (nakes) dan aparat kepolisian serta TNI yang menjadi garda terdepan dalam upaya menekan penyebaran covid 19 di seluruh daerah di Indonesia.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyambut baik usulan pemanfaatan komplek parlemen (Gedung MPR/DPR/DPD RI) sebagai Rumah Sakit (RS) Darurat bagi pasien Covid-19.

Kalangan dewan mengingatkan pemerintah untuk fokus mempercepat riset dan produksi vaksin Merah Putih yang dikembangkan Konsorsium Riset Covid di bawah koordinasi BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional).

Kebijakan Pemerintah melalui Kimia Farma memberikan layanan vaksinasi mandiri berbayar dalam program Vaksin Gotong Royong mendapat kritik pedas dari masyarakat. Program ini dinilai bertentangan dengan janji presiden yang akan menggratiskan vaksin untuk seluruh rakyat Indonesia.

Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin sangat menyambut baik terhadap usulan pemanfaatan komplek parlemen (Gedung MPR/DPR/DPD RI) sebagai Rumah Sakit (RS) Darurat untuk pasien Covid-19.