Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dinilai berpotensi untuk mendampingi Presiden Jokowi di Pilpres 2019. Bagaimana tanggapan Golkar?

Vonis tersebut dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat atas kasus dugaan pencemaran nama baik dan penghinaan terhadap Jokowi saat Pemilihan Presiden 2014.

Pejabat Eselon III pada Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak menjadi pelajaran penting sekaligus noktah hitam bagi upaya pemerintahan Jokowi dalam membangun kepercayaan dunia usaha.

Presiden Jokowi dituding di balik pencopotan Ade Komaruddin (Akom) sebagai Ketua DPR. Golkar dinilai telah menjadi alat kepentingan kekuasaan.

Meski kedekatan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Presiden Jokowi mendapat penilaian positif, namun Gerindra tetap konsisten di barisan oposisi.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengaku sudah lama merindukan adanya pertemuan partai koalisi kabinet pemerintahan Presiden Jokowi.

PAN tidak keberatan jika dievaluasi terkait koalisi kabinet pemerintahan Presiden Jokowi. Hal itu terkait aksi demo akbar pada 4 November yang lalu.

Partai Gerindra menegaskan akan tetap sebagai partai oposisi yang siap mengkritisi pemerintahan Presiden Jokowi.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut rencana aksi demo pada 25 November mendatang bertujuan untuk menduduki Gedung DPR sebagai gerakan makar untuk menggulingkam pemerintahan.

Fayakhun Andriadi menilai ada skenario politis yang mengarah pada kedudukan presiden Joko Widodo (Jokowi)