Saya merasa heran, mengapa pemerintah mengeluarkan kebijakan ini di saat daya beli masyarakat menurun. Jelas kondisi tersebut membebani rakyat kecil.

Kita ini (DPR) dari rakyat. Karena itu kita harus tetap bersama rakyat, dan apa yang kita putuskan tidak boleh mencederai perasaan dan rasa keadilan masyarakat kita.

Budi mengatakan akan bekerja sama dengan DPR untuk mengevaluasi ketentuan di UU yang bisa mengakomodasi kebutuhan para pengemudi ojol

DPR sebagai lembaga demokrasi tentu ke depan lebih aspiratif terhadap harapan dari masyarakat, lebih gigih berjuang dalam konteks pengawasan dan tentu harus lebih banyak turun ke bawah untuk menyerap aspirasi dari masyarakat.

Jadi masyarakat merasakan ada ketidakadilan di dalam Siskohat itu. Kalau memang kalian sudah tidak bisa Siskohat itu kita bubarkan aja Siskohat. Kita buat sistem (seperti) di luar negeri sistem undi, enggak perlu kita banyak anggaran

Orang kan lagi menunggu untuk mau berangkat. Kok bisa, ada 40 sekian, ada 14. Kenapa dia yang berangkat, bukan yang menunggu itu. Nangis loh itu yang menunggu.

Plt Sesjen MPR Pimpin Upacara Peringatan HUT Ke-79 MPR dan DPR Tahun 2024

Kepada Iskan, Syahrudin menceritakan bahwa dirinya tak dapat mengakses Siskohat. Menurut dia, kewenangan untuk mengakses Siskohat tetap diserahkan kepada pusat.

Kita lihat sampai nanti sore kan waktu pendaftarannya masih sampai sore.

Kebijakan pengaturan harga jual BBM bersubsidi selama ini jadi domain Presiden, bukan menteri. Menteri hanya melaksanakan saja kebijakan yang dibuat Presiden, bukan membuat norma baru terkait urusan yang bersifat strategis.