Disepakati anggaran prioritas nasional tahun anggaran 2025 yang didukung oleh Kemenkumham sebesar Rp94.930 miliar, dengan total 23 output, yang dimandatkan kepada sembilan Unit Eselon I.

Harus saya sampaikan bahwa kita patut bersyukur atas kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia. Dan ini momen yang sangat langka.

Mohon pak dikawal, karena namanya juga quick win, mudah-mudahan pemerintahan baru yang ke depan ini bisa merealisasikan program ini.

Ini jadi bagian terobosan agar ada kebaruan di PKB, agar bisa menjembatani suara-suara anak muda yang penting bagi Indonesia ke depan.

Jadi ada selisih kurang lebih sekitar Rp400 triliunan. Seandainya Rp400 triliun ini bisa dimanfaatkan untuk masyarakat lagi, untuk para jemaah haji, itu bisa mengurangi kurang lebih biaya sekitar Rp2 jutaan.

Pak Menkumham ini untuk menjembatani, menjembatani masa transisi, pas di ujung. Di ujung tanduk, beliau masuk sehingga bisa selamat gitu.

Telah disampaikan kepada Menteri ATR/BPN, Kepala Bappenas, Kementerian Keuangan, tambahan kebutuhan anggaran dengan total sebesar Rp 27,87 triliun.

Saya lihat di tingkat pemerintah ini yang tidak kompak. Menteri Keuangan Sri Mulyani berkali-kali menyebut rencana tersebut akan diimplementasikan pada tahun anggaran 2025. Tetapi Menteri Teknis mewacanakan waktu implementasi yang berubah-ubah.

Kalau BPKH pasti enggak salah, karena dia hanya juru bayar. BPKH hanya memastikan alur transaksinya saja.

Dia memerinci dari pagu anggaran 2025 sebesar Rp165,16 triliun itu, anggaran untuk Kementerian Pertahanan sebesar Rp53,95 triliun atau terdukung 112,16 persen dari usulan, Mabes TNI sebesar Rp11,17 triliun atau terdukung 26,26 persen dari usulan.