Sekarang saja dikabarkan cadangan operasional  BBM Pertamina tinggal 15 hari, dari yang seharusnya 20-30 hari. Akibatnya, di beberapa tempat mulai ada berita tentang antrean BBM.

Dengan menghentikan sementara proyek IKN hingga Kereta Cepat Jakarta-Padalarang akan menghemat keuangan negara di tengah pembengkakan anggaran subsidi energi 2022 dari Rp 152,2 triliun menjadi Rp 502,4 triliun.

Ini kan dua hal yang berbeda meskipun terkait. Oleh karena itu, pengusaha batubara yang mendapat penugasan dari Kementerian ESDM tidak boleh menunda-nunda kontrak dengan PLN, apalagi dengan alasan menunggu terbentuknya BLU.

Pemerintah jangan mau enaknya sendiri. Saat harga minyak dunia tinggi, harga BBM nonsubsidi dinaikan. Sekarang saat harga minyak dunia turun, harga BBM bersubsidi tetap tinggi juga.

Pemerintah harus memperberat besaran kompensasi bagi pengusaha yang tidak mau kontrak dengan PLN dan harus bersikap tegas kepada pengusaha batubara yang tidak memenuhi kewajiban DMO ini. Kalau kompensasinya rendah, mereka lebih pilih bayar kompensasi dari pada mematuhi DMO.

PP yang berlaku sekarang masih kurang adaptif dengan perubahan Harga Batu Bara Acuan (HBA). Sehingga nilai pendapatan negara tidak dapat maksimal.

Penetapan HET semestinya menjadi kewenangan pemerintah pusat bukan merupakan kewenangan Pemda. LPG 3 kg Ini adalah barang bersubsidi, komoditas strategis seperti juga BBM bersubsidi, yang harga jualnya ditetapkan Pemerintah pusat.

Di pusat kita menjaga tingkat inflasi dan daya beli masyarakat, namun tanpa ada hujan ataupun angin, Pemda malah menaikan HET gas melon 3 kg tersebut. Ini kan tidak masuk akal.

Dalam kondisi sekarang saja keluhan dari mereka masih sering terdengar. Apatah lagi nanti kalau pembatasan BBM tersebut benar-benar dilaksanakan dengan metode aplikasi yang rumit.

Ini yang kita khawatir dari awal tentang politisasi iptek, dimana riset diarahkan untuk membenarkan atau mendukung klaim politik. Bila dibiarkan seperti ini lembaga riset akan mandeg dan tidak produktif. Karena itu dari awal saya tidak setuju, ketua dan anggota dewan pengarah dari parpol.