Selama 19 tahun, Hutchison menggarap JICT dengan pendapatan rata-rata Rp 3-4 triliun per tahun.

Rochmadi semula didakwa dalam empat dakwaan. Namun, hakim meyakini hanya dua dakwaan yang terbukti selama persidangan.

Dalam menjatuhkan tuntutan, jaksa mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Jaksa dalam pertimbangannya mengungkapkan bahwa perbuatan Ali tidak ‎mendukung pemerintahan yang bebas dari korupsi.

Rochmadi akan mengajukan nota pembelaan atau pledoi atas tuntutan jaksa tersebut.

Menurut Ali, dari 2010 hingga 2017, honor yang ia kumpulkan dari perjalanan dinas mencapai sekitar Rp 400 juta.

BPK diminta untuk mengaudit dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Hal itu menyikapi gizi buruk dan campak yang mengakibatkan ratusan warga Asmat di Papua meninggal dunia.

Jaksa ingin membuktikan dugaan adanya tindak pidana pencucian uang yang didakwakan kepada Rochmadi.

Auditor BPK memang saat itu sedang melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap pengelolaan pendapatan usaha.

Pemberian pertama dilakukan pada 20 Mei 2017 yang diberikan Kabag Inspektorat Jenderal Kemendes PDTT Jarot Budi Prabowo sebesar Rp200 juta di ruang kerja Ali Sadli.