Kekuatan lobi politik dinilai akan mendominasi dan menentukan dalam seleksi anggota dan pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibanding kompetensi yang dimiliki para calon pimpinan lembaga auditor negara tersebut.

Komite Pemantau dan pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I) menyoroti perekrutan, serta seleksi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk masa bakti periode 2019-2024 yang dilakukan DPR.

Maraknya politisi yang ikut seleksi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dinilai justru merugikan lembaga audit negara tersebut. Sebab, lembaga tersebut tidak bisa bersinergi dengan lembaga-lembaga lainnya, karena banyak diisi kalangan politisi.

Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dinilai telah melakukan audit investigasi secara tidak independen, tidak profesional, tidak objektif. Melanggar undang-undang serta menyimpang dari Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) membela Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait gugatan bos Gajah Tunggal Sjamsul Nursalim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi BLBI.

Hingga saat ini realisasi sergap baru mencapai 37 persen dari target Januari - Desember 2019 sebesar 1,8 juta ton.

Gubernur Bali Wayan Koster memuji kerja keras semua pihak sehingga berhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Pemprov Bali atas pemeriksaan laporan keuangan tahun anggaran 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga telah “mengambil alih” peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal itu terkait penetapan bos Gajah Tunggal Sjamsul Nursalim sebagai tersangka kasus BLBI.

Anggota Komisi V DPR Bambang Haryo Soekartono menyoroti minimnya rekomendasi yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah.

DPR RI menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2018 dari BPK RI. IHPS II Tahun 2018 merupakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)BPK pada pemerintah pusat, pemerintah daerah dan BUMN dan badan lainnya yang dilaporkan BPK pada semester II Tahun 2018.