Pertumbuhan ekonomi harus bisa menciptakan lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan serta menciptakan pembangunan dan kesejahteraan yang lebih merata bagi masyarakat.

Salah satunya adalah dengan implementasi penjaminan kredit yang telah dimulai sejak tahun 2020 dan dilanjutkan pada 2021

APBN sebagai fiscal tools merupakan instrumen utama dan terdepan untuk menangani Covid baik dari aspek kesehatan, maupun dari sisi dampak sosial dan ekonominya.

Sri Mulyani menyebutkan kasus rata-rata tujuh hari dunia per 25 Januari 2022 mencapai 3,31 juta dengan kematian sebanyak 8.000 sedangkan di Indonesia adalah 1.808 kasus.

Sri Mulyani mengatakan hal ini terbukti karena Indonesia merupakan salah satu negara dengan level Produk Domestik Bruto (PDB) yang sudah kembali ke kondisi pra pandemi.

Tahun ini kita minta setiap Kementerian dan Lembaga untuk memilih program yang paling tidak prioritas sehingga bisa menyisihkan 5 persen dari anggaran mereka untuk tidak disalurkan terburu-buru.

Persiapan tersebut meliputi kapasitas isolasi, rumah sakit dan tenaga kesehatan, antisipasi ketersediaan oksigen dan masker maupun tingkat vaksinasi COVID-19.

Menkeu berharap meski daerah diberikan fleksibilitas penggunaan BLT desa, namun tetap harmoni dengan semangat APBN untuk melindungi masyarakat.

Anggaran program prioritas dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hanya terserap 89,3 persen dari alokasi Rp117,94 triliun, yakni Rp105,4 triliun.

Kalau masyarakatnya tetap disiplin protokol kesehatan dan mau mengikuti vaksinasi apalagi booster, mereka percaya akan bisa melakukan aktivitas dan kegiatan ekonomi seperti biasa