Presiden Jokowi dinilai tersandera kasus dugaan korupsi E-KTP yang menyeret sejumlah tokoh dan elite partai politik di tanah air.

Presiden Jokowi diminta turun tangan terkait pembentukan hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya didukung empat partai koalisi kabinet pemerintahan Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti mencabut kebijakan larangan cantrang bagi nelayan Indonesia.

Selama dua tahun lebih kabinet pemerintahan Presiden Jokowi, Kemendes PDTT memecah rekor sebagai kementerian pertama yang tersangkut kasus korupsi.

Program pemagangan yang diluncurkan oleh Presiden Jokowi dianggap makin memperparah hilangnya perlindungan bagi buruh karena orang-orang yang magang di perusahaan bekerja sebagaimana layaknya buruh.

Dalam suasana santai sambil makan siang, para pemimpin buruh mengapresiasi kebijakan sosial pemerintah yang diperuntukkan bagi pekerja/buruh seperti penyediaan rusunami yang layak dan terjangkau.

Presiden Jokowi diminta turun tangan untuk mempercepat penuntasan kasus teror Novel Baswedan.

Jokowi menyatakan akan mengevaluasi kebijakan cantrang sebab pemerintah menginginkan memberikan kebijakan yang terbaik untuk para nelayan.

Rencana Presiden Joko Widodo untuk membagikan sekitar 12,7 juta hektare lahan kepada organisasi masyarakat maupun pondok pesantren disambut baik.