Pengelolaan zakat yang optimal dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan.

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan memperingatkan Pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam pengelolaan lahan pertanian di Indonesia. Pasalnya, lahan pertanian dari tahun ke tahun mengalami pengurangan luasan yang signifikan dan berpotensi mempengaruhi pangan di Indonesia.

Kuantitas dan kualitas pertahanan laut kita sangat lemah, sehingga tidak heran pengelolaan sektor maritim tidak optimal.

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN), Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI melangsungkan seminar dan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk ‘Akuntabilitas Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial’ di Kota Cirebon, Jawa Barat, Senin-Selasa, 26-27 April 2021. 

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memberi perhatian serius terkait pengelolaan anggaran yang sehat, adil, efektif, dan efisien oleh pemerintah daerah (Pemda).

Sistem ini untuk memastikan BAZNAS memiliki kontrol terkait keamanan informasi terhadap proses pengelolaan zakat yang mungkin menimbulkan risiko atau gangguan.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menilai kebijakan Kemensetneg mengambilalih pengelolaan TMII dari Yayasan Harapan Kita merupakan langkah strategis pemerintah dalam pengelolaan aset negara.

KPK melalui pelaksanaan tugas Koordinasi telah mendorong agar pengelolaan TMII diserahkan kepada pemerintah melalui Sekretariat Negara. 

Bentuk pengembangan peternakan sapi yang berpeluang untuk dibantu oleh Kemendes PDTT, adalah pembangunan ekosistem pengelolaan peternakan itu seperti penggemukan ataupun jadi kawasan agrowisata.

Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI melihat PP Nomor 55 Tahun 2007 menciptakan persoalan Kementerian Agama dalam menyelesaikan sertifikasi Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI). Hal ini tidak lepas dari persoalan kebijakan pemisahan kewenangan pengelolaan Guru Pendidikan Agama di sekolah.