Tingginya gap antara pendapatan dan belanja negara  membuat penambahan utang luar negeri (ULN) tidak bisa terelakkan. Karenanya, pengelolaan dan pemanfaatan utang luar negeri serta hibah harus lebih produktif dan tepat sasaran.

Syarief Hasan menilai, pengelolaan keuangan negara pada Kuartal II 2021 semakin memprihatikan.

Prestasi ini sekaligus mencatat Kementan dinilai telah menjalankan pengelolaan anggaran secara akuntabel dan kredibel, transparan serta sesuai standar akutansi pemerintah. 

Aplikasi Pindai Dikti merupakan sistem informasi yang dibangun untuk memantau perkembangan pengelolaan dan kinerja perguruan tinggi

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengingatkan pentingnya pengelolaan dana desa untuk kebangkitan ekonomi desa. Selain itu, keberadaan BUMDes juga harus dioptimalkan.

Pengelolaan zakat yang optimal dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan.

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan memperingatkan Pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam pengelolaan lahan pertanian di Indonesia. Pasalnya, lahan pertanian dari tahun ke tahun mengalami pengurangan luasan yang signifikan dan berpotensi mempengaruhi pangan di Indonesia.

Kuantitas dan kualitas pertahanan laut kita sangat lemah, sehingga tidak heran pengelolaan sektor maritim tidak optimal.

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN), Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI melangsungkan seminar dan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk ‘Akuntabilitas Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial’ di Kota Cirebon, Jawa Barat, Senin-Selasa, 26-27 April 2021. 

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memberi perhatian serius terkait pengelolaan anggaran yang sehat, adil, efektif, dan efisien oleh pemerintah daerah (Pemda).