Pembangkangan hukum yang dipertontonkan elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi ancaman dalam menghadapi kontestasi Pemilu 2019 mendatang. Sebab, hal itu bisa merusak soliditas partai.

Sejumlah elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) disebut takut dijerat kasus masa lalu ketika menjadi pejabat negara. Hal itu menjadi alasan pemecatan Fahri Hamzah dari seluruh struktur keanggotaan PKS.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah membongkar alasan elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyingkirkan dirinya dari partai. Alasannya, PKS ingin masuk koalisi pemerintahan Jokowi.

Sistem kepemimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai menjadi ancaman dalam kontestasi Pemilu 2019. Dikhawatirkan PKS tidak lolos parliamentary threshold atau ambang batas parlemen di Pemilu 2019.

Elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai telah mempermalukan partai, apalagi jelang pelaksanaan Pemilu 2019.

Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf Al-Jufri diduga terlibat dalam persekongkolan atas pembangkangan terhadap hukum.

Dengan akses keterangan saksi, berarti Siti Aisyah memunyai kesempatan lebih besar untuk mendapatkan keadilan.

Pengadilan akan menyita harta kekayaan elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) jika tidak segera menjalankan putusan untuk segera membayar ganti rugi sebesar Rp30 miliar terkait perseteruan dengan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Komisi PBB mengatakan tidak ada kemajuan yang bisa dilakukan menuju perdamaian abadi tanpa keadilan bagi para korban.

Cara berpikir Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait wacana RUU Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup dinilai terbalik.