Mohon para Menteri dapat menahan diri. Tidak usah bikin gaduh. Pasalnya ini membuat masyarakat resah di tengah tingginya harga bahan pangan sekarang ini.

Ke depan, Indonesia harusnya dapat menggenjot lifting migas ini untuk mengurangi impor dan defisit transaksi perdagangan sektor migas. Sehingga kita dapat lebih mudah mengendalikan harga BBM di dalam negeri.

Presiden jangan cuma mendengar saran kebanyakan menteri yang justru menginginkan pemerintah menaikan harga BBM.  Dengarkan juga aspirasi masyarakat yang berkembang saat ini. Sebab kalau Pemerintah tetap nekat itu sama saja Pemerintah tega dengan rakyatnya.

Pemerintah jangan plin-plan. Sementara Presiden bilang ekonomi kita bagus dan APBN surplus, para menteri justru berwacana untuk menaikkan harga BBM bersubsidi.

Jangan sampai dana subsidi yang terbatas ini dinikmati oleh mereka yang tidak berhak, atau terjadi kebocoran kuota BBM.

Anggota FPKS MPR RI ini mengatakan, mustahil target inflasi Pemerintah di tahun 2023 tersebut dapat dicapai kalau Pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi, seperti Pertalite dan Solar.

Pemerintah harus ekstra hati-hati dalam mengendalikan ketersediaan dan keterjangkauan harga BBM di tengah tingkat inflasi yang tinggi sekarang ini. Khususnya untuk BBM bersubsidi seperti solar dan Pertalite yang digunakan masyarakat luas. Jangan sampai kebijakan yang diambil Pemerintah malah membuat masyarakat semakin menderita.

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menegaskan, Pemerintah sebaiknya jangan malah saling lempar tanggung jawab antar instansi sehingga menyebabkan masalah terus berlanjut.

Belum lagi Pemerintah harus mengeluarkan berbagai kemudahan dan insentif baik fiskal maupun non fiskal, termasuk tax holiday pajak badan kepada perusahaan smelter asing.

Apa yang dibanggakan oleh Menko Marves beberapa waktu lalu tidak tepat. Karena faktanya Tesla itu bertransaksi dengan Zhejiang Huayou Cobalt Co dan CNGR Advanced Material Co. Keduanya perusahaan China yang berdiri di Indonesia.