Pilkadanya kan nggak masuk Prolegnas dan kita tentunya patuh pada ketentuan yang sudah diputus bahwa yang masuk itu baru RUU Pemilu.

Nah ini yang perlu kemudian kita pelajari benar bagaimana kemudian kalo e-voting itu dilakukan di Indonesia.

Kami hanya menyampaikan saja sebetulnya apa yang sudah diputuskan oleh DPR. Hari ini penegasan saja agar tidak ada polemik publik yang terlalu jauh.

Itu (pilkada) diaturnya di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang belum ada penugasannya (terkait revisi) kepada siapa pun di DPR ini.

Jadi kita akan lihat dulu situasi sesudah pembukaan ini bagaimana dari komisi terkait.

Menteri PPPA sebut perempuan berperan strategis dalam pengawasan pemilu sebagai agen perubahan yang membawa nilai integritas, keadilan, dan demokrasi inklusif

BAM DPR RI menegaskan bahwa negara harus segera mengantisipasi memburuknya kualitas demokrasi akibat maraknya praktik politik uang dan tingginya biaya politik.

Ini adalah sebuah prasyarat utama untuk menjaga reformasi ekonomi tetap berjalan dan memastikan adanya dukungan keuangan AS.

Pemilih memberinya mandat untuk terus mendorong reformasi ekonomi radikalnya meskipun terdapat ketidakpuasan terhadap langkah-langkah penghematan.