Komisi III DPR menyoroti pentingnya pengaturan batasan penyitaan dalam RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.

Dalam beberapa rapat, kami mendapat laporan korban harus berpindah hingga empat kali karena tidak ada pihak yang bertanggung jawab atas biaya pengobatan.

Perlu dipastikan integritas aparat penegak hukum benar-benar terjaga. Jangan sampai undang-undang ini nantinya justru menjadi bumerang.

Perampasan aset harus tetap konstitusional, tidak melanggar hukum, serta mengedepankan hak asasi manusia

Kepala BNN Suyudi Ario Seto mengusulkan pelarangan terhadap vape beserta liquidnya diatur dalam RUU Narkotika dan Psikotropika.

Jika identitas kelembagaan BNN tidak ditegaskan, ada risiko hilangnya kewenangan penyidik, terutama dalam tindakan seperti penangkapan dan penahanan.

Ini berpotensi melemahkan BNN secara institusional, karena kewenangan penyidik bisa menjadi tidak jelas.

Bahasa daerah merupakan bagian penting dari kekayaan budaya nasional sekaligus identitas sosial masyarakat

Jangan sampai pada tahap awal, aset sudah disita tanpa kejelasan keterkaitannya dengan tindak pidana. Ini berpotensi melanggar prinsip kehati-hatian.

Baleg DPR RI menegaskan pentingnya percepatan pembahasan RUU MHA sebagai mandat konstitusi yang hingga kini belum terwujud.