Ini yang saya katakan, bahwa Oligarki begitu mempengaruhi kebijakan di pemerintahan. Sehingga kementerian yang seharusnya menjaga kuota ekspor dengan memperhatikan Domestic Market Obligation (DMO), malah berbuat sebaliknya, dengan mengeluarkan persetujuan ekspor CPO.
Oligarki tidak pernah puas dan langkahnya semakin brutal. Mereka berniat membunuh demokrasi, secara sistematis dan terstruktur, bagaikan pembunuh berantai berdarah dingin. Untuk memperpanjang masa jabatan rezim yang dikuasainya secara total, melalui penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden menjadi lebih dari dua periode.
Kami percaya Pak LaNyalla mampu meluruskan eksekutif, yudikatif dan legislatif supaya menjalankan fungsinya, menjalankan Pancasila dan nilai luhur UUD 45 secara benar. Ini cara dari atas untuk perbaiki negeri ini. Sedangkan cara dari bawah melalui kekuatan rakyat.
Saat ini, negara kita sudah dibajak oligarki. DPD RI adalah palang pintu untuk menghalau hal tersebut sebagai satu-satunya saluran aspirasi rakyat.
Gus Muhaimin ingatkan pentingnya jalankan konstitusi
AS perintahkan penyitaan 2 pesawat milik oligarki Rusia Roman Abramovich.
Haris menjelaskan, popularitas dan elektabilitas capres harus didasarkan prestasi bukan penggiringan opini melalui lembaga survei dan pencitraan media sosial.
Dulu, atas nama rakyat, mereka membuat, menyetujui dan mendukung Presidential Threshold. Sekarang, atas nama rakyat, mereka mendadak anti Presidential Threshold. Jadi sebenarnya keinginan rakyat itu yang mana? Atau ini keinginan pribadi dengan mengatasnamakan rakyat?
Sistem ekonomi Pancasila pastinya akan memperkaya rakyat. Sedangkan sistem ekonomi kapitalis justru memperkaya Oligarki.