Zaini mengajukan ide alternatif bagi pemerintah selain melakukan pembubaran

Pengamat Timur Tengah Dina Y. Sulaeman menilai pembubaran Hizbut Tahri Indonesia (HTI) yang diumumkan oleh Menkopolhukam, Wiranto Senin (8/5) masih berupaya niat politik, belum upaya hukum

Pemerintah dinilai lamban dalam mengatasi Ormas radikal yang semakin berkembang di tanah air.

BG menyebutkan tidak hanya Indonesia, sejumlah negara-negara Islam turut melarang HTI.

Fachrudin mengutarakan HTI dengan konsep Khilafahnya bertentangan dengan konsep Diniyah (agama), Wathaniyah (Kebangsaan), dan Qonuniyah (Perundang-undangan).

Presiden Jokowi berkomitmen untuk menindak tegas kelompok dan organisasi masyarakat (Ormas) yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Pemerintah disarankan untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Usulan atas pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh pemerintah melalui Menkopolhukam Wiranto sudah memasuki tahap final.

Ainur menekankan kepada pengikutnya seolah khilafah sama dengan Islam

Novriantoni mengatakan sebetulnya menjadi HTI seperti sebuah contradictio-interminis