Komisi VI DPR RI menegaskan bahwa jajaran direksi, komisaris, dan pihak-pihak terkait dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan bagian dari penyelenggara negara yang wajib tunduk pada pengawasan hukum publik. 

Andre dalam kesempatan itu juga turut menandatangani surat serah terima 17+8 tuntutan tersebut.

Rieke merekomendasikan empat hal guna menyelesaikan polemik ini.

Saya yakin Presiden Prabowo yang berlatarbelakang prajurit TNI sangat memahami makna gugus pulau bagi pertahanan dan keamanan, serta kedaulatan NKRI.

Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka memberikan pandangan mendalam mengenai pentingnya penguatan sektor industri pertahanan dalam mendukung kemandirian dan kemajuan Indonesia.

Kalau cara menyampaikan hal-hal yang kritis ini kemudian MKD ikut-ikut mengintervensi hak imunitas anggota dewan, enggak bisa. Saya percaya MKD tidak latah kemudian setiap anggota DPR dipanggil.

Nanti digelar sesudah masa reses.

Pajak barang mewah sebesar 12 persen, dan menurunkan pajak yang berguna bagi masyarakat. Itu usulannya, usulannya begitu, setuju enggak?.

Semua yang bisa saya kawal, saya kawal sekuat tenaga saya, bergantung pada komisinya juga ya.