Seluruh partai politik (Parpol) ditantang mengajukan kader potensialnya untuk bertarung di Pilpres 2019. Sehingga, para kandidat bisa saling adu program dan gagasan untuk Indonesia ke depan.

Partai Hanura seharusnya menjunjung etika politik dalam menempatkan kadernya sebagai pejabat di Fraksi DPR. Sebab, posisi kader sangat menentukan integritas sebuah partai.

Ketua Umum Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) melempar sindiran kepada Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang mendapat dukungan sebagai Cawapres di Pilpres 2019.

Meski sudah terpidana kasus korupsi e-KTP, Miryam S Haryani masih dipercaya sebagai pengurus Fraksi Partai Hanura di DPR.

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyebut, integritas terpidana kasus korupsi Wisma Atlet Nazaruddin jelas jauh berbeda dengan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dinilai memiliki aset sebagai calon wakil presiden (Cawapres) di Pilpres 2019.

Terpidana kasus korupsi M Nazaruddin disebut telah melakukan persekongkolan jahat dengan KPK. Persekongkolan itu dalam rangka untuk menutupi 162 pohon kasus korupsi mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu.

Kerajaan bisnis Nazaruddin itu diketahui menggarap sejumlah proyek yang anggarannya dari APBN. Proyek-proyek itu disinyalir "digaet" dengan jalan rasuah.

PBB menyatakan siap untuk mempidanakan seluruh komisioner KPU. Hal itu terkait keputusan KPU yang tidak meloloskan PBB sebagai partai politik (Parpol) peserta Pemilu 2019.

Selain Ganjar, Nazaruddin juga menyebut adanya aliran uang ke mantan Ketum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum.