Pasca penahanan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejumlah kader Golkar mendesak agar Munaslub segera digelar.

Beda pilihan merupakan hal yang biasa, karena Indonesia menganut sistem demokrasi.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menepis tudingan yang dilayangkan Presiden Jokowi terkait proses pembuatan Undang-Undang (UU) di DPR yang mengandung titipan dari sponsor.

Presiden Jokowi dinilai dapat meningkatkan elektabilitas Partai Golkar. Hal itu jika Jokowi mengambil alih ketua umum Partai Golkar dari Setya Novanto.

Presiden Jokowi dinilai berpotensi untuk mengambil alih Ketum Partai Golkar dari Setya Novanto. Lalu bagaimana sikap PDIP sebagai partai pengusung utama Jokowi di Pilpres 2014?

Guna mengendalikan Partai Golkar pada Pilpres 2019, Presiden Jokowi harus mengambil alih ketua umum (Ketum) Partai Golkar menggantikan posisi Setya Novanto.

Kendati sudah ada kesepahaman antara Jokowi dengan Jusuf Kalla, namun agaknya langkah Airlangga juga tidak akan terlalu mulus. Ada beberapa pertimbangan yang harus diperhitungkan.

Hasil survei nasional Poltracking Indonesia menempatkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masih di bawah Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai figur yang layak untuk mendampingi Presiden Jokowi di Pilpres 2019.

Presiden Jokowi berpotensi untuk mengambil alih kursi Ketua Umum Partai Golkar untuk menggantikan posisi Setya Novanto.

Hasil survei nasional Poltracking Indonesia menempatkan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di posisi teratas sebagai figur yang layak untuk mendampingi Presiden Jokowi di Pilpres 2019.