Hal itu dilakukan lantaran menerima banyak laporan dari warga masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran protokol Kesehatan yang dilakukan oleh WNA.

Para pelaku usaha diminta ikut mendukung PPKM Darurat secara penuh, mengikuti jam buka dan tutup usaha sesuai aturan, melaksanakan protokol kesehatan secara ketat.

Jazilul Fawaid mengatakan bahwa hal yang salah sebenarnya bukan pada kebijakannya, namun implementasi dari kebijakan tersebut.

Pemberlakuan PPKM Darurat ini, sebaiknya batasi dan jika memungkinkan melarang dulu orang luar desa untuk masuk dalam wilayah desa.

Selama PPKM darurat, MMKSI akan mengkoordinasikan seluruh kegiatan di dealer sesuai dengan peraturan Pemerintah.

Dalam surat yang ditandatangani pada 3 Juli 2021 tersebut sedikitnya ada 12 usaha pariwisata yang dilarang beroperasi.

Sebagus apa pun kebijakan bila tidak dijalankan dengan baik oleh masyarakat akan percuma.

Pemerintah segera menyalurkan bantuan sosial (bansos) tunai. Program ini dinilai bisa menggerakan ekonomi masyarakat di tengah krisis akibat pandemi Covid-19.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang dicanangkan pemerintah terkesan belum efektif. Kebijakan tersebut belum terimplementasi dengan baik di lapangan.