Supaya mereka yang sudah wajib memilih itu tetap bisa menggunakan hak pilihnya, misal tadi ada soalnya ada sekitar 800 ribuan se-Jawa Tengah belum terekam, belum pencetakan terkait KTP elektroniknya, masih ada waktu untuk menyelesaikannya.

Karena itu waktu untuk perpanjangan izin tersebut masih cukup lama, sehingga tidak perlu terburu-buru. Biarlah ini diurus oleh Pemerintahan yang akan datang agar lebih optimal. Sehingga tidak ada kesan untuk mengejar Pemilu atau “deal-dealan” politik untuk biaya kampanye.

Supaya kita menyelamatkan institusinya. Jangan sampai nanti merembet, nanti orang distrust kepada penyelenggara pemilu dan akhirnya kalau dibiarkan bisa distrust kepada pemilu. Jadi harus diambil tindakan tegas soal itu.

Ada informasi yang kami terima tetapi ini masih penyampaian saja, kami belum melakukan telaah ke lapangan dan rapat dengan para ahli bahwa lengkungan yang dibuat oleh pelaksana jalur LRT ini tidak sesuai dengan anjuran.

Komisi III DPR RI mendukung Kemenkumham untuk menciptakan Pemilu 2024 yang bersih, aman, damai, dan tertib melalui peran Kemenkumham di seluruh bidang dan pelaksanaan layanan publik secara transparan dan profesional.

Dihadapan kita, selain Menteri Hukum dan HAM, ada Wamenkumham. Apa ada yang tidak tahu status beliau. Oleh semua pihak, diketahui statusnya tersangka.

Pemeriksaan itu terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017 sampai dengan 2023 senilai Rp 1,3 triliun.

Komisi I DPR RI menyetujui Jenderal TNI Agus Subiyanto menjadi Panglima TNI menggantikan Laksamana TNI Yudo Margono

Batas waktu penataan honorer mempunyai batas waktu hingga Desember 2024

Surat itu sifatnya penting, dicatat ya, sifatnya penting. Perihal konsultasi penyesuaian Peraturan KPU berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 28.