Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron menyoroti tenaga kerja asing (TKA) di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung Kasem di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron menyatakan, Pertamina harus menjamin masa depan keluarga korban meninggal dunia akibat bocornya pipa minyak Pertamina di Teluk Balikpapan.

Tarif listrik yang terjangkau untuk rakyat harus menjadi komitmen bersama baik eksekutif ataupun legislatif. Sebab, hal itu menjadi tanggung jawab semua pemangku kepentingan.

Penyidik KPK juga mengagendakan pemeriksaan terhadap saksi asal swasta bernama Herman Kartadinata alias Robert Bono. Hermanjuga akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SAT.

Kementerian ESDM dan Komisi VII DPR dalam waktu dekat akan melakukan sidak proses pembangunan fasilitas pemurnian mineral (smelter) sejumlah perusahaan pertambangan.

Komisi VII mendesak Dirjen Minerba Kementerian ESDM untuk menyampaikan dokumen persyaratan rekomendasi persetujuan ekspor dan hasil evaluasi progres pembangunan smelter dalam tiga bulan pertama secara berkala.

Komisi VII DPR mendukung peningkatan fasilitas Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) khususnya untuk penelitian laut di Provinsi Maluku. Hal ini menjadi penting karena untuk pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan daya saing bangsa.

Meski tanpa dihadiri pihak PT. PLN Persero, Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR sepakat untuk tetap menjalankan agenda rapat yang telah dijadwalkan. Mengingat agenda pembahasan rapat yang sangat penting.

Komisi VII DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Tahun 2018 sebesar Rp 8.025.646.692.000.