Hal itu terungkap dalam berita acara pemeriksaan (BAP) keterangan saksi Dommy Yamamoto yang dibacakan JPU KPK

Ganjar Pranowo dinilai merupakan sosok yang memiliki komitmen nyata untuk memberantas korupsi. Hal itu dibuktikan lewat berbagai tindakan nyata yang dilakukan Ganjar selama menjabat sebagai gubernur.

GMAK menuntut agar tidak ada tebang pilih dalam menangani kasus korupsi, dan Kejagung harus berperan sebagai penegak hukum yang memahami dan menelusuri bukti-bukti secara teliti.

Dittipidkor Bareskrim Polri menerima dan mengusut terkait dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran PT Jakpro.

KPK mengaku heran mengapa Paulus yang berstatus buronan bisa mengganti nama di Indonesia dan memiliki paspor negara lain.

Informasi soal keberadaan buronan sekaligus mantan caleg PDI Perjuangan (PDIP) itu diungkap Kadiv hHbinter Polri Irjen Krishna Murti.

Dokumen tersebut disita saat penyidik KPK memeriksa seorang saksi selaku Komisaris PT Baluran Indah, Haliem Hoentoro pada Senin (7/8).

Salah satu tersangka, yakni AH selaku mantan Direktur Utama PT Jakpro dan Komisaris PT JIP periode 2015 sampai 2017.

Polri selaku Interpol Indonesia memberikan akses kepada KPK ntuk memantau pergerakan buronan korupsi melalui sistem pengawasan di perbatasan.

Kalau tidak ada (TPPU) ya itu sangat salah, karena orang dulu sudah rugi bahkan tadi ada rugi batin. Hari gini orang ngantri aduh malu banget ngantri kan waktu itu, Rp 6,47 triliun kerugian negara itu kemana sih, siapa yang menikmati, kenapa tidak ditetapkan TPPU sejak awal, apakah memang penegak hukum tidak paham.