Menyelesaikan krisis multidimensi dan meletakkan pondasi yang kuat bagi tata negara dan tata pemerintahan 

Tidak boleh ada ruang sedikitpun bagi para pelaku penjarah uang rakyat, sekecil apapun uang rakyat yang disalahgunakan, harus dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pasal 353 RUU KUHP yang mengatur ancaman bagi mereka yang menghina lembaga negara, seperti DPR bisa dihukum penjara. Dalam pasal 354 ancaman bisa diperberat jika menghina lewat media sosial. 

Berbagai kalangan aktivis kemanusiaan yang banyak menangani bencana alam maupun pandemi berpendapat bahwa persiapan adalah kunci utama mengurangi dampak kerusakan bagi masyarakat.

Ambang batas pencalonan Presiden sebaiknya dapat memberikan ruang bagi partai yang sudah melampaui parliamentary threshold (PT) untuk mencalonkan capres di pilpres 2024 mendatang.

Kalangan dewan mengkhawatirkan “ledakan” krisis keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan berdampak buruk bagi perekonomian nasional.

Ketua Panitia Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Komarudin meminta Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi turut berkontribusi membantu pemerintah daerah di Papua.

Komnas HAM memberi kesempatan kedua bagi Pimpinan KPK pada Rabu (9/6) untuk memberikan klarifikasi terkait polemik TWK. 

Pembangunan BLK Komunitas merupakan salah satu program terobosan Pemerintah untuk memperluas akses pelatihan vokasi bagi masyarakat.

Pemungutan suara tersebut adalah yang pertama setelah amandemen konstitusi, yang mencabut jabatan beberapa kekuasaan dan pembatasan masa jabatan enam tahun tunggal, guna mencegah petahana Khaltmaa Battulga dari Partai Demokrat terpilih kembali.