Penangkapan sejumlah tokoh oleh aparat kepolisian Polda Metro Jaya menuai kecaman. Sebab, penangkapan itu dinilai tidak memiliki dasar hukum.

KPK tidak memperlakukan azas kesamaan di hadapan hukum seperti tersangka lain.

PBNU menilai adanya geliat cepat penegak hukum dalam memproses kasus dugaan penistaan agama.

Menurut Prasetyo, perampungan berkas tersebut dilakukan dengan profesional sesuai dengan prinsip hukum. Selain itu salah satunya merespon harapan masyarakat.

Aksi demo akbar sejumlah elemen masyarakat dinilai turut mempengaruhi proses hukum dugaan penistaan agama oleh Ahok.

Integritas penegakan hukum Indonesia berdasar data dari World Justice Project diketahui masih rendah dibanding negara-negara lain di Asia dan Pasifik.

Ketua KPK, Agus Rahardjo mengatakan perampasan aset untuk negara itu dilakukan pihaknya jika perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap.

Pemerintah yang diwakili Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM menggelar rapat bersama Pansus RUU Pemilu.

Hukum baru itu sekarang harus dibawa ke Senat Belanda untuk mendapatkan persetujuan sebelum menjadi undang-undang.

Ditengarai pemeriksaan Hotma terkait kapasitasnya sebagai kuasa hukum Kemdagri.