Pengguna motor dan mobil listrik itu kan relatif masyarakat kelas menengah dan atas. Mereka tidak membutuhkan subsidi. Yang butuh subsidi adalah masyarakat yang tidak mampu untuk membeli komoditas pupuk, listrik, BBM, dan lain-lain. Ini kan paradoks.

Bantalan dana desa dari APBN ini, kita amati berjalan dengan baik dari sisi hasil fisik dan non-fisik, fakta dapat dijumpai di beberapa desa dapat ditemui BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dalam kegiatan sektor Pariwisata lokal yang otentik selain infrastuktur yang sudah berjalan dan berkelanjutan.

Jumlah BBM Solar subsidi yang diduga diselewengkan mencapai 62.608 liter per harinya.

Tidak ada urgensinya Pemerintah memberikan subsidi pada pembelian motor atau mobil listrik. Justru, Pemerintah harusnya mengalokasikan subsidi pada sektor-sektor yang menjadi hajat hidup orang banyak. Seperti subsidi pupuk, subsidi BBM untuk nelayan, subsidi BPJS dan subsidi lain yang lebih penting. Bukan malah mensubsidi kelompok masyarakat yang mampu.

Sekurang-kurangnya (subsidi) akan menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat. Pemerintah bukannya mensubsidi masyarakat kecil malah mensubsidi kalangan mampu dan pengusaha. Ini kan ironis.

Polda Metro Jaya mengirimkan tenaga medis dan non media untuk atasi trauma healing korban Gempa Cianjur.

Hal tersebut bisa diwujudkan lewat kolaborasi antar unsur pemerintah dan non pemerintah

Jaga Produksi Pertanian, Kementan Terbitkan Permentan 10/2022 soal Pupuk Bersubsidi.

Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, harga pupuk saat ini tentu ada pengaruh dengan kondisi global. Misalnya, seperti konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina.

PKB Usung Program Listrik Gratis dan Pupuk Subsidi