Komisi IV DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja) Alih Fungsi Lahan mendalami berbagai persoalan pemanfaatan ruang di Jawa Barat.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ansory Siregar menegaskan komitmen DPR RI dalam memperjuangkan kesejahteraan guru honorer non-ASN.

Biarkan proses hukum berjalan sesuai ketentuan. Penegak hukum harus bekerja secara profesional dan transparan agar kasus ini dituntaskan dengan baik

Ini menjadi bukti bahwa aparat penegak hukum hadir untuk memberikan rasa keadilan dan perlindungan kepada masyarakat, khususnya bagi korban kekerasan perempuan

Wamenaker Afriansyah Noor menekankan bahwa penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia harus memberikan dampak peningkatan pada kualitas SDM

keberhasilan program tidak cukup diukur dari banyaknya pihak yang terlibat sebagai orang tua asuh stunting, tetapi harus dilihat dari efektivitas pendampingan

Negara perlu menjaga keseimbangan antara hak masyarakat memperoleh informasi mengenai kualitas pelayanan publik dan kewajiban melindungi data pribadi warga

Bagaimana PTN memastikan bahwa jalur mandiri tidak berubah menjadi jalur kemampuan finansial, bukan jalur kemampuan akademik?

Komisi VI DPR mengapresiasi kerja PT Telkom Indonesia. Salah satunya terkait capaian dividen PT Telkom pada 2026 yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

Komisi V DPR menegaskan BMKG dan Basarnas harus memprioritaskan pemeliharaan dan perawatan alat utama di tengah keterbatasan anggaran.