Ketegasan ini diperlukan, untuk melindungi Manusia Indonesia dari kembali terjadinya bencana alam seperti banjir bandang dan longsor

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan pengembangan pariwisata nasional harus bertumpu pada penguatan tata kelola.

Komisi V DPR RI menekankan pentingnya penguatan peran Kementerian PU dalam penanggulangan bencana, terutama dari sisi kewenangan dan skema pembiayaan.

Berdasarkan hal tersebut, Komisi IX DPR RI diharapkan dapat memilih 5 orang calon anggota Dewas Pengawas BPJS Kesehatan dan 5 orang calon anggota Dewan Pengawas

Kalau hampir semua menekankan impor dan ilegal, berarti ada kesalahan dalam regulasi yang dibuat.

Kami mohon perhatian Pak Menteri, atensi untuk Whoosh Karawang. Kajian sebenarnya sudah ada dan ini juga pernah kami tinjau langsung.

Kita harus melihat fakta ini dengan serius. Di satu sisi, devisa negara dari pekerja migran ini mencapai Rp253,3 triliun di tahun 2024.

Tentu ini menjadi catatan kita. Jangan sampai BPKH meminta tambahan anggaran operasional, tetapi target dalam RKAT tidak tercapai sesuai harapan.

Pariwisata tidak hanya berbicara tentang promosi dan peningkatan jumlah kunjungan. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana destinasi itu bersih, aman.

Contohnya di Papua banyak lahan disana ternyata tidak layak, padahal peraturan jelas menegaskan setiap alih fungsi lahan harus berdampak baik bagi ekosistem.