Menolak polarisasi dan politisasi identitas di Pemilu 2024

Politikus Golkar ini menjelaskan, rapat harus digelar untuk mendengar langsung penjelasan KPU sebagai pihak tergugat. Termasuk, proses gugatan yang dilayangkan Partai Adil dan Makmur (Prima).

Empat orang yang dicegah itu merupakan Anggota DPRD Jatim periode 2019-2024.

Di situ terjadi pembicaraan-pembicaraan antara lain bahwa kedua partai sepakat untuk membangun iklim yang sejuk dalam berkompetisi dalam Pileg maupun Pilpres 2024.

Putusan pengadilan yang menyimpang dari substansi dan proses hukum itu sendiri, bahkan telah menjadi kontroversi dalam penerapan keadilan dipandang perlu dilakukan eksaminasi.

PN Jakpus Putuskan Tunda Pemilu 2024, Mahfud MD Sebut Sensasi Berlebihan

Iya ini pasti jadi bahan untuk pembahasan bahwa kita jangan hanya berkutat pada survei, tapi kita juga melihat bahwa ini gerakan langsung masyarakat di bawah bukan hanya melalui lembaga politik.

Tentu putusan ini mengejutkan karena sebenarnya banyak aturan yang dilanggar, salah satunya yang paling penting dilanggar oleh PN Jakpus itu adalah Pasal 10 dan Pasal 11 dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019.

Sekjen PDIP Sebut Ada Kekuatan Besar Dibalik Upaya Inkontitusional Menunda Pemilu

Komisi Yudisial akan memanggil Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait vonis Pemilu 2024 Ditunda