KPK membidik dua kasus dugaan suap Lippo Group sekaligus, yakni kasus suap perizinan Meikarta dan kasus suap pengurusan kasus Lippo Group di pengadilan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal menjerat korporasi yang diduga terlibat dalam kasus suap perizinan Meikarta milik Lippo Group tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) fokus menelusuri sumber uang suap perizinan Meikarta yang diduga berasal dari Lippo Group selaku korporasi.

Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro mengakui pernah melakukan pertemuan dengan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebanyak dua kali.

KPK masih terus mendalami kasus suap perizinan Meikarta milik Lippo Group. Khususnya dugaan keterlibatan sejumlah korporasi dalam proyek senilai Rp278 triliun itu.

PT MSU merupakan penggarap proyek Meikarta yang menjadi anak perusahaan dari PT Lippo Cikarang Tbk. Sedangan PT Lippo Cikarang adalah anak usaha PT Lippo Karawaci.

Pemeriksaan terhadap sejumlah petinggi Lippo Group oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka mendalami sumber dana suap perizinan Meikarta.

Bupati nonaktif Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka kasus suap perizinan Meikarta mengajukan surat permohonan menjadi justice collaborator (JC) ke penyidik KPK.

Bupati nonaktif Bekasi Neneng Hasanah Yasin menyebut pertemuannya dengan CEO Lippo Group James Riady membahas secara umum terkait rencana proyek Meikarta.

KPK memastikan tidak begitu saja menelan mentah-mentah kesaksian CEO Lippo Group James Riady terkait pemeriksaan dalam kasus suap perizinan proyek Meikarta.