Partai Hanura menilai Presiden Jokowi cukup licin dan lihai dalam menghadapi politik di tanah air. Untuk itu, Hanura tetap konsisten mengusung Jokowi sebagai calon presiden (Capres) dalam kontestasi Pilpres 2019 mendatang.

Peraturan pemerintah mengenai tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk PNS, TNI, Polri, dan pensiunan dinilai sebagai manuver politik pemerintahan Presiden Jokowi.

Partai Golkar mengaku tidak khawatir dengan manuver politik yang dilakukan oleh partai koalisi di luar pemerintahan Presiden Jokowi.

Pembangunan Kampus UII ini telah dimasukkan ke dalam proyek strategis nasional.

Presiden mengatakan, dirinya tidak akan pernah bosan mengingatkan semuanya untuk memperbaiki dan membenahi serta menjaga dan memaksimalkan pengelolaan keuangan negara.

Hasil survei berbagai lembaga menunjukkan, tidak ada capres lain yang mengalami kenaikan dukungan secara signifikan, bahkan yang disebut-sebut sebagai Capres alternatif seperti Gatot Nurmantyo.

Pimpinan DPR dan Komisi III DPR diminta untuk tidak terburu-buru dalam mengesahkan RUU KUHP yang sedang dalam pembahasan bersama pemerintah.

Presiden Jokowi dinilai wajar untuk menemui Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais. Hal itu terkait rencana pertemuan antara Jokowi dengan Amien.

Partai Amanat Nasional (PAN) menyambut baik rencana pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais.

RUU KUHP yang sedang pembahasan antara DPR dengan pemerintah menuai polemik. Dimana, KPK menyebut RUU KUHP tersebut berpotensi melemahkan kewenangan pemberantasan korupsi.