Presiden RI Joko Widodo menggelar rapat terbatas di Istana Negara Jakarta pada Kamis (24/2) siang, untuk membahas usulan peniadaan ujian nasional (UN)

"Pak Jokowi harus benar-benar hati-hati dengan adanya usulan lockdown sebagai upaya membatasi penyebaran virus vorona di Indonesia, usulan itu bisa saja berpotensi sebagai jebakan kelompok-kelompok tertentu dalam merong-rong pemerintahan Jokowi," kata Ramses 

"Saya mendesak pemerintah untuk mengundang para ahli untuk mengkaji wacana lockdown Indonesia. Pasalnya, wacana lockdown itu sudah banyak diusulkan oleh berbagai kalangan, tidak hanya kalangan awam, usulan itu juga disebutkan oleh ahli dan akademisi," kata Saleh

Pimpinan DPR siap menampung usulan para notaris dan sejumlah akademisi yang berkaitan dengan profesi kenotarisan untuk dimasukkan dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker).

Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin meminta masukan terkait Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) dari sejumlah akademisi, praktisi, dan notaris. Dimana, Omnibus Law Ciptaker tersebut merupakan usulan dari pemerintah.

"Ah. Itu bercanda, gak usah ditanggapin (usulan itu), itu mungkin hanya joke saja. Saya tidak pernah menanggap serius hal yang diluar apa namanya kewajaran lah," kata Bamsoet

Komite I DPD RI terus berupaya memperjuangkan usulan pembentukan daerah baru. Hal ini dibuktikan surat kepada pemerintah untuk segera mengeluarkan 2 (dua) PP pelaksana aturan penataan daerah agar usulan-usulan calon daerah baru bisa segera dibahas.

Tadi ada usulan dibuat terowongan dari Masjid Istiqlal ke Katedral.

Komisi III DPR RI menolak usulan Fraksi PPP terkait kewenangan pengurusan SIM, STNK dan BPKB dialahkan ke Menhub.

Fraksi PKS dan Demokrat di DPR resmi menyerahkan surat usulan pembentukan Panitia khusus (pansus) guna membongkar mega skandal gagal bayar asuransi di PT Jiwasraya.