Keputusan untuk memutus kontrak ratusan guru honorer tanpa solusi alternatif sangat disayangkan. Ini menunjukkan kurangnya koordinasi dan perencanaan yang matang antara pemerintah pusat dan daerah.

Prinsipnya, RS dan Puskesmas tidak boleh menolak pasien, apapun kondisinya.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengapresiasi atas operasi masif aparat kepolisian terhadap pemberantasan narkoba.

Baiknya kebijakan itu diberlakukan ketika sistem pemantauan distribusi dan kategori kendaraan yang dibolehkan menggunakan BBM bersubsidi serta sistem dan instrumen pembatasan BBM bersubsidi sudah siap.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menegaskan bahwa pelayanan medis untuk pasien BPJS tidak berbeda dengan pasien lainnya.

Anggota DPR meminta Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun daerah, sejatinya harus memperhatikan keberadaan pondok pesantren dan madrasah.

Anggota Komisi III DPR mendukung langkah Polri yang akan ‘memiskinkan’ bandar narkoba dengan pasal pencucian uang sebagai upaya pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia.

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menegaskan bahwa salah satu tantangan utama dalam Pilkada bukanlah kekerasan politik, melainkan politik uang.

Anggota Komisi VIII DPR RI Luqman Hakim menilai keputusan lima orang Nahdlatul Ulama (NU)/Nahdliyin bertemu dengan Presiden Israel, Isaac Herzog, merupakan perbuatan tak elok.

Ini penting untuk meredam kesimpang-siuran serta keresahan yang terjadi di masyarakat.