Hasil survei menyimpulkan, mayoritas responden (diri dan keluarganya, Red) tidak melakukan tes selama pandemi dengan alasan pernah merasakan gejala klinis atau merasa terpapar COVID-19.

Ketua DPR RI Puan Maharani mendukung kebijakan pemerintah membebaskan uji validitas tes antigen dari ketentuan tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Dalam rekomendasi itu, Ombudsman menyarankan Presiden Joko Widodo untuk membina Ketua KPK, Kepala BKN, Kepala LAN, MenkumHAM, dan MenPANRB selaku pelaksana asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Kalangan dewan mendukung upaya institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang meniadakan virginitas sebagai syarat bagi kaum perempuan yang ingin berkiprah di dunia militer.

Syarat yang harus dipenuhi calon penumpang DAMRI ialah memiliki kartu vaksin dosis pertama serta surat keterangan hasil negatif tes cepat Antigen maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan atau hasil negatif tes RT-PCR maksimal 2x24 jam.

Bagi mereka yang berasal dari Indonesia akan dimintai hasil tes COVID-19 negatif dengan sampel yang diambil maksimal 72 jam sebelum keberangkatan dari laboratorium yang disetujui pemerintah.

KSAD memastikan tes ginekologi tetap dilakukan, tapi lebih ke pemeriksaan genitalia luar, termasuk pemeriksaan ihwal abdomen perut.

Tes keperawanan yang sebelum ini diberlakukan juga mengesampingkan eksistensi perempuan sebagai manusia yang memiliki kecakapan, kecerdasan, akal budi, kepemimpinan dan bahkan komitmen membela Bangsa dan Negara.

Taufan mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih mendalami lebih lanjut fakta-fakta yang berhasil ditemukan.

Pembangkangan itu berkaitan dengan keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI (ORI).