Saya bersyukur pemberian gelar masih bisa dilakukan dan diseleksi Kemensos. Tetap memang harus dari bawah dan banyak aspek penilaian yang harus dilakukan secara matang oleh Kemensos.

Iya, alhamdulillah kalau pemerintah mau berkenan untuk menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Presiden Soeharto karena mengingat begitu besar jasanya bagi bangsa dan negara.

Komisi III DPR RI sampai saat ini masih fokus untuk membahas menyerap aspirasi dari berbagai pihak guna menuntaskan pembahasan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP.

Hal-hal ini mestinya tidak terjadi. Sekali lagi ini soal komunikasi publik yang harus dikelola dengan baik.

Komisi II DPR mendapat penugasan dari Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kita juga ingin memastikan bahwa seluruh infrastruktur yang telah dibangun di IKN, baik perkantoran maupun permukiman ASN, bisa segera ditempati.

Kami telah meminta kepada seluruh penyelenggara pemilu untuk betul-betul menegakkan hukum kepemiluan. Jika terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, masif, maka kemudian biarlah proses hukum yang akan menentukan.

Dari pelaksanaan pileg, pilpres, dan pilkada dalam konteks ASN, kita menemukan banyak sekali ketidaknetralan ASN, terutama pada pilkada.

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar memimpin pelantikan 11 pejabat Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI di Gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta, Senin (21/4).