Kami sangat memahami bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Presiden merupakan harapan kolektif Bangsa yang tentu saja menjadi tanggungjawab bersama khususnya Pemerintah di setiap tingkatan. Dan Kepala Daerah menjadi salah satu pihak yang paling bertanggungjawab untuk menindaklanjuti arahan presiden tersebut.

Selagi pemerintah belum menyediakan vaksin halal, maka pemerintah tidak boleh memaksakan agar diberikan vaksin non-halal ke umat Islam.

Selagi pemerintah belum menyediakan vaksin halal, maka pemerintah tidak boleh memaksakan agar diberikan vaksin non-halal ke umat Islam.

Kalau nanti ini kita diserahkan juga seperti CBP beras, bahwa ketersediaan jagung ada di pemerintah melalui Bulog, nanti tidak ada lagi keresahan peternak mandiri tentang pakan yang berasal dari jagung. Demikian juga pengrajin tempe tahu yang ada di beberapa wilayah

Perlu diperhatikan sekali adalah kualitas belanjanya. Sebab, percepatan realisasi belanja ini harus betul-betul disegerakan untuk menjaga konsumsi dan daya beli

Pemerintah bahkan tidak berani memutus kontrak vaksin yang belum mendapatkan sertifikasi halal MUI.

Hal ini dilakukan untuk mengembangkan kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat tahun 2021 yang menjerat Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin.

Bamsoet menerangkan, salah satu faktor kekuatan ekonomi Indonesia disebabkan karena konsumsi rumah tangga yang sudah membaik sebagai buah keberhasilan dari upaya memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19 yang dilakukan pemerintah bersama masyarakat.

Jika informasi ini terbukti benar, kami harap pemerintah, baik pusat dan daerah terkait bisa memberikan penjelasan yang cukup kepada masyarakat. Sehingga tidak perlu terjadi kesimpangsiuran informasi di tengah agresifitas KKB yang seringkali merugikan marwah bangsa Indonesia.

Peningkatan kewaspadaan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 harus dipahami bersama, mengingat potensi munculnya kasus sejumlah penyakit membutuhkan penanganan yang lebih fokus.