Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus meminta agar Pemprov Jatim dan BKN Kanreg Surabaya segera menyelesaikan para tenaga honorer agar menjadi PPPK.

Sri Mulyani menyatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk gaji ke-13 dan 14 bagi ASN. Namun, ia tak merinci besarannya.

Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menegaskan komitmennya untuk mencari solusi atas ketidakpastian status pegawai honorer.

Empat Negara Bagian Tolak Perintah Trump soal Kewarganegaraan Anak Non AS

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa yang terjadi di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).

Ketua DPR RI Puan Maharani berharap ramai isu mengenai Mendiktisaintek Satryo S Brodjonegoro yang didemo karena dituding memberhentikan ASN secara mendadak dapat diselesaikan secara transparan.

Trubus mendesak Presiden Prabowo segera mengevaluasi kinerja Mendiktisaintek. Tak menutup kemungkinan pula untuk opsi pencopotan

Majelis Nasional Pendidikan Katolik (MNPK) mengapresiasi kebijakan redistribusi guru aparatur sipil negara (ASN), yang diterbitkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu`ti

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen) resmi menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Redistribusi Guru Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.