RUU Pilkada berada dalam tekanan waktu yang ketat menyusul Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024.

Kemenkes menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi yang memperkuat peran Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) dan Kolegium Kesehatan.

Dalam negara hukum, yang diuji bukan masa lalu seseorang, melainkan bagaimana ia menjalankan kewenangan konstitusionalnya secara objektif, bebas dari intervensi

Ruang publik kembali berisik ketika nama Adies Kadir, Wakil Ketua DPR RI, tiba-tiba muncul sebagai calon Hakim MK hasil rapat DPR pada 26 Januari 2026

Sari merupakan Wakil Ketua Komisi III DPR RI. Dia menggantikan koleganya Adies Kadir yang dipilih oleh DPR RI menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Paripurna DPR RI menyetujui Adies Kadir untuk menjadi Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi (MK) yang berasal dari lembaga DPR RI.

Melalui Putusan Nomor 145/PUU-XXIII/2025, perlindungan terhadap wartawan bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah kriminalisasi kerja jurnalistik

Ketua MK Suhartoyo menyatakan frasa "perlindungan hukum" dalam norma Pasal 8 UU pers bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194

Sanksi pidana dan perdata tidak boleh dijadikan instrumen utama atau eksesif untuk menyelesaikan sengketa pers

Perannya adalah mengawal agar pemerintahan berjalan sesuai konstitusi dan kepentingan rakyat.